Sri Margana*

*= dosen Ilmu Sejarah FakultasIlmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Dikutip dari Buku Korupsi Mengorupsi Indonesia

Pendahuluan

Pada masa-masa awal pemeritahan Presiden Soeharto, mantan wakil presiden Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta, ditunjuk menjadi penasehat presiden dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang penasihat presiden, Hatta pernah mengungkapkan bahwa “Korupsi telah membudaya di Indonesia”. Pernyataan itu diungkapkan pada 1970 ketika usia Indonesia sebagai bangsa merdeka baru genap dua puluh lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki reputasi sebagai bangsa yang korup jauh sebelum Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia pada 1998. Jika Soeharto mulai menapakkan kekuasaannya pada suatu fase saat korupsi telah menjadi budaya, apa yang terjadi selama tiga puluh lima tahun pemerintahannya adalah sebuah proses penguatan untuk menjadi sebuah peradaban. Pada fase ini perilaku korupsi seolah sudah tidak lagi menjadi persoalan etis moral bagi para elit politiknya tetapi telah menjadi jalan hidup.

Ditulis oleh Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah*
*= dosen di Universitas Paramadina

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade bisa dikatakan upaya pemberantasan korupsi di berbagai tempat di dunia dilakukan dengan lebih mengandalkan upaya hukum (lawyer approach). Bahkan, sejumlah negara telah menghalalkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Upaya hukum merupakan salah satu pendekatan yang penting, tetapi hanya akan berhasil apabila dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lain.

Dalam beberapa tahun terakhir mulai menguat perhatian banyak pihak terhadap perlunya upaa preventif yang lebih menyentuh masyarakat akar rumput sekaligus melahirkan generasi bersih korupsi, salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan, dalamarti luas pada hakikatnya akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, melalui perbaikan akal dan budi. Persoalannya adalah tidak semua nilai-nilai dan skill dapat ditransfer melalui pendidikan di kelas-kelas. Ketika berbicara tentang hard skill, barangkali kelas merupakan wahana yang tepat, tetapi ketik berbicara tentang soft skill dan attitude, efektivitasnya masih belum teruji.

Terkait dengan isu korupsi, apakah pendidikan antikorupsi akan sukse mencetak individu-individu yang bersih-korupsi? Seberapa besar optimisme harus dibangun di atas peran pendidikan dalam mencegah korupsi?