Jurnal Asri

Drone yang diterbangkan untuk memotret wilayah di tiga desa, Desa Subah, Desa Sejotang, dan Desa Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kalimantan Barat. Foto udara yang ditangkap drone kemudian dijahit menjadi peta spasial. Peta spasial ini kemudian dioverlay dengan peta wilayah dari pemerintah daerah, kemudian diketahuilah kawasan yang mengalami tumpang tindih izin. Sumber Foto: Swandiri Institute dan PWYP Indonesia.

Warga Kecamatan Tayan Hilir Kalimantan Barat menggunakan drone (wahana tanpa awak) untuk memetakan wilayah pemukiman warga dan fasilitas sosial yang mulai terkepung industri tambang, Hutan Tanaman Industri, dan perkebunan sawit. Pasalnya, total wilayah perizinan industri ekstraktif tersebut lebih besar dibandingkan dengan total luas kecamatan itu sendiri. Hermawansyah, Direktur Swandiri Institute menyampaikan data ini saat rapat dengar dengan anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Selasa (26/5) lalu. Rapat dengar dilakukan untuk menyampaikan aspirasi warga terkait hak mereka yang selama ini terabaikan akibat adanya industri ekstraktif di Tayan Hilir.

“Total luas Kecamatan Tayan Hilir 119.502 Ha, 51%nya adalah konsesi tambang, 54%nya adalah konsesi sawit, dan 12%nya adalah HTI. Maka total luasan konsesi 140.013 Ha, melebihi luas Kecamatan itu sendiri,” papar Hermawansyah dalam rapat dengar tersebut.

 Dampak negatif dari terlalu banyak konsesi izin ini adalah mulai terpinggirkannya hak tenurial warga. Hak tenurial merupakan hak atas tanah maupun lahan pertanian maupun perkebunan yang ada dalam ataupun sekitar hutan. Arif Munandar, peneliti Swandiri Institute menjelaskan bagaimana dampak pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan sawit bagi warga di tiga desa di Kecamatan Tayan Hilir, yaitu Desa Subah, Desa Sejotang, dan Desa Pedalaman.

“Masih terdapat pemukiman, pertanian, dan perkebunan rakyat dalam kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan produksi, bahkan di Desa Subah tepatnya di Dusun Terentang tidak dapat membangun sekolah SMP dan SMA karena terkendala status kawasan hutan ini,” papar Arif. Terkait masuknya pemukiman dan fasilitas sosial ini, sebetulnya warga terlebih dahulu menempati wilayah tersebut, namun kemudian muncul penetapan status hutan produksi oleh pemerintah.

Arif menambahkan, adanya aktivitas ekstraktif ini telah mencemari linkungan di beberapa wilayah yang dilindungi warga. Wilayah tersebut yaitu bukit/gunung yang berfungsi sebagai daerah resapan air, dan sebagai situs pedagi yang disakralkan oleh warga setempat, seperti: Gunung Lait, Bukit Satok di Desa Subah, Gunung Sebayan, dan Bukit Beginjan di Desa Sejotang. Juga wilayah danau yang dilindungi warga, yaitu Danau Lait, Danau Terentang di Desa Subah, Danau Semenduk di Desa Sejotang, dan Danau Bekat di Desa Pedalaman.

“Dampak dari aktivitas perusahaan sawit dan karet di sekitar Danau Bekat mengakibatkan pencemaran, sehingga tangkapan ikan menurun. Selain itu, aktivitas tambang bauksit PT. SMA menyebabkan air sungai yang mengalir ke Danau Bekat menjadi berwarna kuning, karena tercemar oleh air bekas cucian bauksit. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih ekstrem terdapat di Danau Semenduk. Danau yang dulunya menjadi sumber air dan tempat nelayan mencari ikan, saat ini mengalami pendangkalan bahkan menjadi kering akibat limbah dari aktivitas tambang bauksit PT. Mahkota Karya Utama.” Ujar Arif. Menanggapi hal ini, warga Desa Sejotang akan menuntut perusahaan dan mendorong pencabutan izin pertambangan perusahaan tersebut.

Warga desa didampingi Swandiri Institute, Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di bidang tata kelola industri ekstraktif di Kalimantan Barat, melakukan pemetaan wilayah dengan menggunakan drone. Menurut Hermawansyah proses pemetaan partisipatif menjadi lebih cepat setelah menggunakan bantuan drone. “Proses pemetaan menggunakan sistem GPS untuk menandai batas wilayah, mulai dari desa hingga hutan adat. Batas ini lah yang menjadi rute terbang drone, dan drone mengambil potret dari ketinggian tertentu,” ujarnya.

Dalam rapat dengar tersebut Hermawansyah menunjukkan peta sementara yang sudah dihasilkan. Peta ini menjadi informasi dasar yang menjadi pegangan warga dalam memperjuangkan wilayah kelola mereka. “Masyarakat mengusulkan ditetapkannya hutan adat sebagai upaya penyelamatan wilayah kelola masyarakat di Desa Subah, Desa Sejotang, dan Desa Pedalaman dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan/perlindungan masyarakat hukum adat. Sambil menunggu penetapan Perda, pemerintah Kabupaten (Bupati) dapat mengeluarkan keputusan tentang penetapan hutan adat,” pungkas Hermawan.

PS: tulisan ini saya buat untuk tugas penulisan menulis Kelas Aksara Institute

Limbah pengolahan tanah yang mengandung emas, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (dok.pri)

Launching Buku Sipadecengi, Makassar 26 Feb 2015. Kiri ke Kanan: Pak Syahrul (Manager BUM Desa Sipurennu), Pak Rusman (Perwakilan Kelompok Usaha Pengupasan Kepiting Ujung Parappa), Harlina (Bendahara BUM Desa Sipurennu), dan Ibu Caroline dari BAKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur).

Ini dia penampakan bukunya :)

Notulensinya bisa kamu lihat disini.

Bahwa media dan produk budaya, digunakan sesuai dengan usia perkembangan pemakainya.. 

www.marinyanyi.com

Mungkin banyak dari kita (termasuk saya) yang belum menyadari penggunaan media haruslah sesuai dengan usia perkembangannya. Saya dan teman-teman beberapa waktu kemarin sempat melakukan riset sederhana mengenai "Lagu Apa sih yang Sedang Trend di Anak-Anak Sekarang?" Sebuah riset yang bermula dari pertanyaan sederhana. Kemudian, saya-Bella-dan Uyuh, ditemani Gema sang videografer mewawancarai beberapa anak yang menjadi narasumber untuk riset kami.

"Halo adek...kenalan dong.." -- tiba-tiba kita jadi Sok dekat dengan si Adek kecil yang mau kami wawancara. Rata-rata, anak-anak yang kami wawancara berusia diantara 5-9 th.
"Boleh tau ga, lagu apa sih yang suka kamu nyanyiin? Misalnya kamu kalau lagi di acara ulang tahun suka nyanyi lagu apa? Atau..ketika kami lihat si anak sudah akrab dengan gadget, kami bertanya...di playlist-nya ada lagu apa aja sih? *kita jadi kepo banget gitu, dan mungkin menjadi sesuatu yang menyebalkan bagi si anak.

Tentang Keberpihakan #2

Seorang teman baru yang saya temui di Youth Anti Corruption Camp, (saya lupa yang ngomong siapa), Saat itu kami sedang membicarakan program komunitasnya yang melakukan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pesan yang saya tangkap, mahasiswa itu harus berpihak. Berpihak pada masyarakat lemah. Jadi salah satu yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa adalah keberpihakan.

Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Ade, dosen Matkul Media Budaya dan Masyarakat. Saat itu kami sedang membicarakan tentang sikap netral. Menurutnya, jika ada pihak yang sedang bertikai, katakanlah yang bertikai adalah raksasa dan orang yang kecil dan lemah. Jika anda netral, dan tidak memihak siapapun, sebenarnya anda sudah berpihak pada si Raksasa itu, karena dialah yang jelas-jelas akan menang. Jadi, netral dalam pandangannya, adalah memihak pada yang lemah. (make sense dengan paragraf pertama).

Beberapa minggu terakhir, aku dihadapkan pada situasi yang agak membingungkan, yang membuatku mempertanyakan kembali, apa itu : Independensi, keberpihakan, dan objektif, dan bagaimana aplikasi yang seharusnya.

Tentang Independensi
Sebenarnya aku sering mendengar kata ini, apalagi di kelas-kelas yang membahas tentang media. Bahwa media itu harus independen, dan pemberitaannya cover both side. Ini teori ideal yang aku dapat dari kelas. Kemudian, suatu hari seorang teman yang aktif di majalah kampus, menyampaikan pendapatnya, dan menuliskan opininya dalam sebuah artikel di majalah kampus edisi Oktober 2012.

Twiggy, model yang menjadi ukuran untuk manequin

Beberapa hari terakhir saya tidak melihat isu ini diberitakan di media-media besar khususnya TV. Entah saya yang memang tidak melihat, atau memang tidak dimuat. Ah, setiap media kan punya agenda setting-nya masing-masing, dan sepertinya semua media (mainstream) sedang ramai membahas pemilukada DKI Jakarta yang berlangsung (20/9/12) kemarin, yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ahok.

Topik ini, pertama kalinya saya ketahui ketika mengikuti kuliah Media, Jender, dan Identitas. Dosen saya Bu Eni Maryani dan Mas Lutfi, memperlihatkan video tribute to Putri. Putri adalah remaja usia 16 tahun yang nekad bunuh diri karena dituduh menjual diri dan ditangkap Polisi Syariah di Aceh. Kasus bunuh diri ini bermula dari petugas penangkapan (Wilayatul Hisbah), Langsa, Aceh ada (3/9/12). Setelah penangkapan tersebut petugas Dinas Syariat Langsa menjatuhkan tuduhan pada Putri, karena dinilai melanggar Perda Syariah yaitu menjual diri. Sumber : klik disini.